Pembukaan Diklatsar Banser Ke-V Satkorcab Trenggalek

Trenggalek, 11 Nopember 2016 Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna Trenggalek Punya "GAWE". Yaitu Pendidikan dan Latihan Dasar "BANSER" se wilayah Kabupaten Trenggalek. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Jum'at sampai dengan hari Ahad (Tanggal 11 s/d 13 Nopember 2016). Pada Pembukaan Diklastar Banser ke-V Satkorcab Trenggalek ini yang menjadi Inspektur Upacara adalah Kapolsek Watulimo yang diikuti oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Trenggalek, Pengurus MWC NU Watulimo, Segenap Badan otonom NU dan berbagai Undangan dari Instansi dan Masyarakat setempat. Berikut Dokumentasi Pembukaan Diklatsar Banser ke-V Satkorcab Trenggalek :

Read More

Mars Banser

MARS BANSER

Izinkan ayah Izinkan ibu

Relakan*) kami pergi berjuang         =*) Izinkan

Dibawah kibaran bendera NU

Majulah ayo maju serba serbu (serbu)

Tidak kembali pulang

Sebelum kita yang menang

Walau darah menetes di medan perang

Demi agama ku rela berkorban

Maju ayo maju ayo terus maju

Singkirkanlah dia dia dia

Kikis habislah mereka

Musuh agama dan ulama

Wahai barisan Ansor serbaguna

Dimana engkau berada (disini)

Teruskanlah perjuangan

Demi agama ku rela berkorban

Read More

Tim Kirab Resolusi Jihad Awali Perjalanan dari Banyuwangi

Banyuwangi, NU Online

Setelah menempuh perjalanan dengan kereta api selama hampir dua belas jam, Tim Kirab Resolusi Jihad 2016 yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, tiba di Stasiun Gubeng Surabaya, Selasa (11/10) pukul 23.40 WIB.

Empat jam berikutnya, Rabu (12/10) pagi, anggota tim yang berjumlah 67 orang, meneruskan perjalanannya ke Banyuwangi, masih dengan transportasi kereta api.

Stasiun Kalibaru adalah stasiun tujuan tim. Sebelum jam sebelas siang, tim tiba di sana. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi, menyambut Tim Kirab Resolusi Jihad.

Dari Stasiun Kalibaru, tim dibagi dalam tiga bus, untuk meneruskan perjalanan ke Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Banyuwangi. Pondok Pesantren yang didirikan pada 1951 ini, menjadi lokasi pelepasan tim Kirab Resolusi Jihad 2016 pada esok harinya. 

Tim tiba di pondok pesantren yang saat ini memiliki 6000 santri itu sekira setengah jam sebelum tiba waktu dzuhur. Tim segera menikmati makan siang yang disediakan panitia lokal.

Anggota tim menikmati waktu istirahat yang cukup lama yakni hingga waktu Maghrib. Setelah sholat Isya, barulah tim disibukkan dalam sejumlah kegiatan. Pertama adalah sowan ke pengasuh pondok pesantren. Peserta perempuan sowan kepada Ibu Nyai Handariyatul Masruroh.

Syam, peserta perwakilan dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP PBNU), menceritakan salah satu pesan Nyai Masruroh bahwa menjadi santri tidak boleh malu. Dahulu, santri diidentikkan dengan pribadi yang tidak tahu apa-apa. Namun sekarang tidak lagi.

“Ruh pesantren ada pada tafaqquh fiddin (memperdalam ilmu-ilmu agama). Oleh sebab itu lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren yang menjadi titik awal pendidikan, harus dikembangkan,” ujar Nyai Masruroh.

Sementara itu, peserta pria melakukan sowan kepada KH Ahmad Hisyam Syafaat. Kepada peserta, Kiai Hisyam mengatakan peran NU dan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan sangat besar. Sayangnya perhatian dari negara terhadap pesantren belum maksimal. 

Walaupun demikian, NU dan pesantren akan tetap berjuang untuk membela NKRI, dengan terus menjaga dan mengembangkan  tradisi keilmuan yang ada di pesantren. Kiai Hisyam menegaskan membela NKRI merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Setelah melakukan sowan, tim kembali bergabung untuk melakukan ziarah ke makam para pendahulu dan pendiri pesantren, yang masih terletak di area pesantren. (Kendi Setiawan/Fathoni)

Sumber : NU Online

Read More

Presiden Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Telusuri Dokumen Laporan TPF Munir

Jakarta, ANSOR Online

Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk menelusuri keberadaan dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) atas kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

Presiden menyampaikan bahwa telah memerintahkan Jaksa Agung untuk yang pertama menelusuri keberadaan hasil TPF itu. Yang kedua, setelah ditelusuri, sejauh mana penyelesaian dari kasus Munir itu sudah dilakukan di era kepemimpinan yang terdahulu, sampai dimana, gitu,” kata Johan Budi dalam rilis yang dikutip dari setkab.go.id, Rabu (12/10).

Johan Budi menegaskan, dengan perintah yang disampaikan oleh Presiden kepada Jaksa Agung itu nanti bisa di telusuri lebih lanjut apakah ada bukti baru yang bisa ditindak lanjuti.

Ia mengingatkan, kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir itu juga pernah ada tersangkanya, bahkan ada terpidananya. Karena itu, Presidenconcern kemudian memerintahkan pada Jaksa Agung, yang pertama menelusuri keberadaan hasil TPF itu.

Setelah itu, lanjut Johan, tentu dipelajari apakah dari dokumen-dokumen TPF tadi ada hal-hal baru yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Kejaksaan atau Kepolisian. “Karena itu, menyikapi hal ini Presiden tadi saya konfirmasi akan memerintahkan Jaksa Agung dan sekarang sudah diperintahkan,” jelasnya.

Mengenai sikap Istana sendiri, Johan Budi mengemukakan, sebagaimana disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan dengan pakar dan praktisi hukum beberapa waktu lalu dalam konteks kerangka yang lebih besar, yaitu reformasi di bidang hukum secara total.

Ia menyebutkan, salah satu hal yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan yang sekarang adalah persoalan-persoalan di masa lalu. Salah satunya adalah kasusnya Munir.

Read More

Sepotong Sejarah Perdebatan Nama “Nahdlatul Ulama”

Sebagaimana nama-nama organisasi besar pada umumnya, nama Nahdlatul Ulama juga lahir dari pemikiran dan proses perdebatan yang intensif. Nama itu bermula dari bertemunya para kiai terkemuka pada 31 Januari 1926 di kampong Kertopaten Surabaya. Mereka berkumpul dalam rangka membahas dan menunjuk delegasi komite Hijaz—utusan yang hendak dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Raja Abdul Aziz Ibnu Sa’ud.

Seperti tercatat dalam sejarah, Ibnu Sa’ud yang menjadi penguasa baru Hijaz (Saudi Arabia) waktu itu terkenal dengan kebijakannya yang meresahkan umat Islam di berbagai belahan dunia. Selain memberangus pluralitas madzhab, sang raja juga berniat menggusur situs-situs peradaban Islam, termasuk makam Rasulullah.

Yang beredar di benak para ulama waktu itu adalah organisasi apa dan apa pula namanya yang akan bertindak selaku pemberi mandat kepada delegasi tersebut?

Di sinilah perdebatan sengit seputar nama organisasi berlangsung, seperti diceritakan oleh Choirul Anam dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010 (Surabaya: Duta Aksara Mulia). Setidaknya ada dua nama atau usulan. Kedua nama ini secara prinsip sebenarnya sama namun memiliki implikasi yang berbeda.

KH Abdul Hamid dari Sedayu Gresik mengusulkan nama Nuhudlul Ulama disertai penjelasan bahwa para ulama mulai bersiap-siap akan bangkit melalui perwadahan formal tersebut. Pendapat ini disambut oleh KH Mas Alwi bin Abdul Aziz dengan sebuah sanggahan. Menurutnya, kebangkitan bukan lagi mulai atau akan bangkit. Melainkan, kebangkitan itu sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah bergerak jauh sebelum adanya tanda-tanda akan terbentuknya Komite Hijaz itu sendiri. Hanya saja, kata Kiai Mas Alwi, kebangkitan atau pergerakan ulama kala itu memang belum terorganisasi secara rapi.

Lewat argumentasi itu, Kiai Mas Alwi mengajukan usul agar jam’iyyah ulama itu diberi nama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama), yang pengertiannya lebih condong pada “gerakan serentak para ulama dalam suatu pengarahan, atau, gerakan bersama-sama yang terorganisasi”.

Forum para kiai secara aklamasi menerima usulan KH Mas Ali bin Abdul Azis. Nama “Nahdlatul Ulama” pun ditetapkan pada hari itu juga, 16 Rajab 1344 H, tanggal bersejarah lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang diperingati setiap tahun hingga kini.

Penjelasan sejarah ini menggambarkan kesan bahwa pendirian NU tak ubahnya seperti mewadahi suatu barang yang sudah ada. NU hanyalah sebagai penegasan formal dari mekanisme informal para ulama yang sepaham, serta pemegang tradisi dan cita-cita yang sehaluan.

Tentang nama “Nahdlatul Ulama”, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga punya pendapat. Dalam sejumlah kesempatan ia mengatakan bahwa nama ini diilhami oleh kalimat Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Atha’illah as-Sakandari, pengarang kitab al-Hikam yang populer di kalangan pesantren itu.

Akar kata “Nahdlatul Ulama” termuat dalam salah satu aforismenya yang berbunyi: “Lâ tashhab man lâ yunhidluka hâluhu wa lâ yadulluka ‘alallâhi maqâluhu (Janganlah engkau jadikan sahabat dari orang yang perilakunya tak membangkitkan dan menunjukkanmu kepada Allah)”. Menurut Gus Dur, KH Hasyim Asy’ari sering mengutip ungkapan itu. Kata ‘yunhidlu‘, artinya membangkitkan, dan ulama termasuk orang yang bisa membangkitkan ke arah jalan Allah. (NU online)

Sumber : Ansor Jatim

Read More

Sepenggal Cerita dibalik Nama GP ANSOR (1)

“Organisasi ini  bernama Gerakan Pemuda Ansor disingkat Pemuda Ansor didirikan kembali di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1949 sebagai kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Oelama yang didirikan pada tanggal 10 Muharram 1353 atau tanggal 24 April 1934”

(AD ART GP Ansor Bab I Pasal 1. Hasil Kongres V di Sala, 1959)

Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pra dan pasca Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan.

Karenanya, kisah Nahdlatul Wathan, Taswirul Afkar, Syubbanul Wathan, Persatuan Pemuda NU, ANO, Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Banser (Barisan Serbaguna) sebagai bentuk lintasan sejarah perjuangan ANSOR yang melegenda di hati masyarakat dan berperan besar dalam derap langkah pergerakan memerdekakan Republik Indonesia. namun sayang dalam tinta buku sejarah nasional Indonesia, peran GP Ansor seakan-akan dikaburkan.

Pada masa pendudukan Jepang, semua organisasi (baik politik, kemasyarakatan dan kepemudaan) diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang termasuk Ansor Nahdlatul Oelama (ANO). Karena itu, ANO baru bisa kembali melakukan pergerakan setelah memperoleh seragam baru, Laskar Hisbullah.

Setelah revolusi fisik (1945 – 1949) usai, tokoh ANO Surabaya, Moh. Chusaini Tiway, melempar ide untuk mengadakan reuni pemuda ANO dan mengaktifkan kembali ANO. Kala itu, Chusaini baru saja kembali dari medan tempur menghadapi agresi II militer Belanda di kawasan Jombang, Mojokerto dan Tuban.

Ide sang pencipta lambang GP Ansor  ini mendapat sambutan positif dari KH. Wachid Hasyim, Menteri Agama RIS kala itu, maka pada tanggal 14 Desember 1949 reuni tersebut berlangsung semarak di kantor PB ANO Jl. Bubutan VI/2 Surabaya.

Pertemuan bersejarah itu dihadiri langsung KH. Wachid Hasyim dan memberikan pidato pengarahan terkait pentingnya membangun kembali organisasi Pemuda Ansor karena dua hal: 1) Untuk membentengi umat Islam Indonesia; 2) Untuk mempersiapkan diri sebagai kader penerus NU.

Dari pengarahan itulah lahir kesepakatan membangun kembali organisasi ANO dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor (kini lebih populer disingkat GP Ansor).

Pasca pertemuan tersebut, beberapa tokoh menghubungi aktifis Ansor di berbagai daerah agar segera membangkitkan kembali organisasinya, mulai dari tingkat ranting, Anak Cabang, Cabang dan Wilayah atau Daerah. Dalam hal ini, PBNU juga tidak tinggal diam, kendati secara organisatoris, GP Ansor bukan lagi merupakan bagian (departemen) pemuda NU, melainkan sudah menjadi badan otonom yang dengan sendirinya, memiliki aturan rumah tangga sendiri.

Namun demikian, induk organisasi ini tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan panutan. Guna mempercepat proses konsolidasi organisasi pada tahap awal itu, Ketua PBNU (KH.M.Dachlan) membentuk sebuah Tim beranggotakan tiga orang: Chamid Widjaja, Chusaini Tiway, dan A.M.Tachjat.

Tim ini diberi tugas untuk menyusun pengurus PP GP Ansor secepat mungkin. Setelah melalui berbagai diskusi, akhirnya Tim berhasil memilih Chamid Widjaja sebagai ketua umum PP GP Ansor periode pemula itu.

Dengan terpilihnya Chamid Widjaja, berarti masa kebangunan kembali GP Ansor telah dimulai. Langkah berikutnya, menurut catatan Moh. Saleh, pada awal tahun 1950 hampir seluruh jajaran Ansor, mulai dari tingkat Ranting hingga wilayah sudah terbentuk. Bahkan pada tahun yang sama, Cabang Istimewa Singapura juga berhasil didirikan. (M. Sultan Indonesia)

Sumber utama: Gerak Langkah Pemuda Ansor, Choirul Anam, 1996.

Read More

Ansor, Resolusi Jihad dan Hari Santri (1)

Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Pemerintah  Inggris melakukan kesepakatan dengan Kerajaan Belanda, persetujuan tanggal 24 Agustus 1945 itu dikenal dengan Civil Affairs Agreement, alih kekuasaan pendudukan di Indonesia dari Belanda pada pasukan Inggris. Dan pemerintahan sipil di Indonesia oleh sekutu akan dijalankan oleh Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang dipimpin oleh Van Der Plas.

Pada tanggal 17 September 1945, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan sebuah Fatwa Jihad yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fi sabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk penjelasan atas pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam.

Perlawanan rakyat dan Kekuatan Ansor Nahdlatul Oelama (ANO) yang secara otomatis tergabung dan menyebar ke tentara Hizbullah dibawah komando  KH. Zainal Arifin dan laskar Sabilillah dibawah komando KH. Masjkur bertempur menyabung nyawa dengan sisa-sisa Nippon, Belanda dan Sekutu (inggris)  untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia merebak dimana-mana.

Atas merebaknya situasi bentrok antara pejuang tanah air dengan pihak sekutu tersebut, PBNU kemudian membuat undangan kepada konsul-konsul NU di seluruh jawa dan Madura.  Dalam undangan itu disebutkan, agar pada tanggal 21-22 Oktober 1945, para Ulama dan perwakilan pimpinan ANO wajib hadir ke kantor PB ANO di Jl. Bubutan VI/2 Surabaya. Sedangkan kantor PBNU (HBNO | Hoofd Bestuur Nahdlatoel Oelama).) kala itu ada di Jl. Sasak 23 Surabaya.

Lokasi ini tentu berbeda dengan alamat Jalan Bubutan VI Nomor 2 Surabaya, yang di beberapa sumber menyebutkan sebagai kantor HBNO pertama. Meski mengandung nilai sejarah yang tinggi baik bagi NU maupun Indonesia termasuk ketika dicetuskan Resolusi Jihad 1945, Kantor Jalan Bubutan bukanlah kantor HBNO, melainkan Kantor Pemuda Ansor.

Malamnya, 22 Oktober 1945, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari menyampaikan beberapa pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam (laki maupun perempuan) dalam jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia.

Rapat yang dipimpin KH. Abdul Wahab Chasbullah kemudian menyimpulkan satu keputusan bersejarah dalam bentuk resolusi yang diberi nama “Resolusi Jihad fii Sabilillah”, yang intinya mewajibkan setiap orang Islam (fardlu ’ain) mempertahankan Indonesia dari serangan penjajah.

Resolusi Jihad ini kemudian membakar semangat juang pemuda Ansor, arek-arek Surabaya dan rakyat diberbagai daerah untuk berjuang melawan penjajah.

Pada 9 November 1945, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari sebagai komando tertinggi Laskar Hizbullah menginstruksikan Laskar Hizbullah dari berbagai penjuru memasuki Surabaya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan satu sikap akhir, menolak menyerah. KH Abbas Buntet Cirebon diperintahkan memimpin langsung komando pertempuran. Para komandan resimen yang turut membantu Kiai Abbas antara lain Kiai Wahab (KH. Abd. Wahab Hasbullah), Bung Tomo (Sutomo), Cak Roeslan (Roeslan Abdulgani), Cak Mansur (KH. Mas Mansur), dan Cak Arnowo (Doel Arnowo).Bung Tomo melalui pidatonya yang disiarkan radio membakar semangat para pejuang dengan pekik takbirnya untuk bersiap syahid di jalan Allah SWT.

Tepat 10 November 1945, Pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum AFNEI. Inggris mengerahkan 24.000 pasukan dari Divisi ke-5 dengan persenjataan meliputi 21 tank Sherman dan 24 pesawat tempur dari Jakarta untuk mendukung pasukan mereka di Surabaya. Perang besar pun pecah. Ribuan pejuang syahid. Pasukan Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil menembak jatuh tiga pesawat tempur RAF Inggris.

Resolusi Jihad berperan penting dalam membakar semangat kepahlawanan peristiwa 10 November 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai hari Pahlawan, dan spirit Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 sendiri kemudian ditetapkan sebagai hari Santri.

Resolusi Jihad merupakan kata kunci dari Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.  Tanpa Resolusi Jihad, tak akan pernah ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sumber : Ansor Jatim

Read More