Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, pihaknya tak akan terlibat dalam Demo bela Islam jilid III yang rencananya digelar pada 2 Desember 2016 diJakarta Pusat oleh gerombolan yang mengklaim sebagai Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) tersebut.
Ketua PBNU Bidang Hukum dan HAM, Robikin Emhas, menegaskan bahwa warga Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan ikut dan terlibat dalam demo itu. “Enggak ada anggota NU. NU tidak terlibat di situ,” ujarnya.
Menurutnya, PBNU telah memberikan pernyataan sikap mengenai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bahwa perkara itu harus terus diusut melalui jalur hukum.
Robikin mengimbau, seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengurangi kedaulatan hukum. “Khusus keluarga PBNU, kami mengimbau agar tidak melakukan aksi tersebut, cukup gelar dzikir dan istighosah demi keutuhan NKRI” tegasnya.
Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur, H Ahmad Tamim menyerukan pada Seluruh elemen bangsa hendaknya dapat menahan diri terhadap permasalahan di negeri ini. Jangan sampai ada pihak yang ingin menekan aparat dengan maksud terselubung. Termasuk rencana demo yang akan dilakukan 2 Desember 2016 mendatang.
Aparat telah melakukan tindakan hukum, bahkan terlihat melakukan langkah yang sangat cepat dalam penanganan kasus ini, “Semua elemen bangsa semestinya tidak mempertaruhkan nilai-nilai dasar kebhinekaan Indonesia hanya dengan tujuan yang tidak beralasan,” katanya.
Sebagai bagian tidak terpisahkan dari bangsa ini, jutaan anggota Ansor Jawa Timur akan siap membela bila negara diganggu dan diancam kepentingan yang merusak. “Ansor akan menjadi garda terdepan membela kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final para muassis NU untuk berkhidmat bela agama bangsa negeri. NKRI harga mati,” tegas Gus Tamim.
Sebelumnya Kapolri Tito Karnavian mempertanyakan jika tetap ada demo lanjutan pasca Ahok dijadikan tersangka. Kata dia, kepolisian sudah berupaya maksimal dalam menyelidiki kasus tersebut. “Jadi kalau ada desakan-desakan untuk melakukan penahanan justru harus ditanyakan ada apa? Ini menghendaki proses hukum berjalan sesuai aturan Undang-undang yang berlaku di negara kita atau ingin memaksakan kehendak karena ada kehendak lain,” kata Tito di Mabes Polri.
Ditempat berbeda, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan prajurit TNI siap berjihad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia mengatakan menghargai setiap proses demokrasi, termasuk unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat tertentu.
“Pihak-pihak yang memiliki niat untuk menghancurkan NKRI dinilai sebagai orang yang tidak beragama sehingga akan berhadapan dengan TNI, Polri, dengan seluruh masyarakat.” Pungkas Panglima TNI.
Sumber : ANSOR JATIM
0 komentar:
Posting Komentar